Ketika membicarakan hukum, mungkin sudah tidak asing dengan istilah pidana dan acara pidana. Namun, apakah kamu tahu perbedaannya? Hukum pidana adalah peraturan hukum yang menetapkan tindakan kriminal sebagai pelanggaran hukum dan mengatur sanksi yang berlaku atas pelanggaran tersebut. Sedangkan hukum acara pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang tata cara penyelesaian perkara pidana di pengadilan. Yuk, cari tahu lebih dalam tentang perbedaan antara kedua hukum ini!
Pengertian Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana
Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda, termasuk Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat dua jenis hukum yang berkaitan dengan tindak pidana, yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dan penting untuk dipahami agar tidak terjadi kesalahan dalam penanganan kasus pidana.
Hukum Pidana adalah aturan hukum yang mengatur perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum serta menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Hukum pidana mencakup jenis-jenis pidana seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, dan penipuan. Pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dapat berupa hukuman kurungan, denda, atau bahkan hukuman mati.
Hukum Acara Pidana adalah aturan hukum yang mengatur cara penanganan kasus pidana di pengadilan. Hukum acara pidana mencakup prosedur, persyaratan, dan aturan bagi para hakim, jaksa, dan pihak-pihak yang terkait dalam proses peradilan. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan transparan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Perbedaan utama antara hukum pidana dan hukum acara pidana adalah bahwa hukum pidana mengatur perbuatan yang dianggap tindak pidana, sedangkan hukum acara pidana mengatur tata cara penanganan kasus pidana di pengadilan. Hukum pidana menetapkan jenis-jenis pidana dan hukuman yang dapat dijatuhkan, sedangkan hukum acara pidana menetapkan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses peradilan.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum pidana diterapkan pada saat terjadinya tindak pidana, sementara hukum acara pidana diterapkan setelah tindakan pidana tersebut ditangani oleh aparat keamanan dan diserahkan ke pengadilan. Karenanya, hukum acara pidana memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana kasus pidana ditangani dan maksimal atau tidaknya hukuman bagi pelaku.
Kedua jenis hukum ini saling terkait dan harus dipahami dengan baik oleh para praktisi hukum, termasuk para hakim, jaksa, dan pengacara. Hukum pidana dan hukum acara pidana juga penting dipahami oleh masyarakat umum agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pemaknaan yang salah terhadap tindakan kejahatan dan proses hukum yang berlaku.
Tujuan dari Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana
Hukum pidana dan hukum acara pidana merupakan dua aspek yang terkait erat dengan sistem peradilan pidana. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda, namun tetap berkaitan dan saling melengkapi.
Tujuan Hukum Pidana
Hukum pidana adalah cabang hukum yang menetapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan tindakan kriminal dan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku tindakan tersebut. Tujuan dari hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar hukum dan menentukan sanksi yang pantas bagi pelaku tindakan kriminal tersebut.
Selain itu, hukum pidana juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk membantu tercapainya tujuan-tujuan lain yang terkait dengan keamanan dan ketertiban umum, seperti mencegah terjadinya tindak kekerasan atau kriminalitas yang berujung pada kerugian bagi masyarakat.
Dalam hukum pidana, sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan kriminal haruslah sejalan dengan beratnya tindakan tersebut dan harus memberikan efek jera agar pelaku tindakan tersebut tidak mengulangi perilaku kriminalnya. Sanksi-sanksi tersebut juga harus dipertimbangkan untuk memberikan efek perbaikan atau pemulihan terhadap pelaku tindakan kriminal.
Tujuan Hukum Acara Pidana
Hukum acara pidana adalah cabang hukum yang menetapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan jalannya proses peradilan pidana, seperti penyelidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi hukuman. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan dengan berkeadilan dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Dalam hukum acara pidana, hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan harus menjadi faktor utama yang diperhatikan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Penegak hukum harus bekerja secara objektif, profesional dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk menjamin hak asasi manusia terlindungi dan adanya keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Hukum acara pidana juga berfungsi untuk menjamin pelaksanaan putusan yang diambil oleh pengadilan atau hakim dan memastikan bahwa hukuman atau sanksi yang telah ditentukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, hukum acara pidana juga berperan penting dalam memberikan perlindungan bagi para korban kejahatan, termasuk hak mereka untuk memberikan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam proses peradilan pidana.
Kesimpulan
Meskipun memiliki tujuan yang berbeda, hukum pidana dan hukum acara pidana merupakan aspek yang saling terkait dan saling melengkapi dalam sistem peradilan pidana. Tujuan dari hukum pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan kriminal dan menentukan sanksi yang pantas bagi pelaku tindakan tersebut. Sedangkan tujuan dari hukum acara pidana adalah memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan dengan berkeadilan dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Asas-asas yang Berlaku dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana
Sebelum membahas perbedaan hukum pidana dan hukum acara pidana, sebaiknya kita memahami dahulu asas-asas yang berlaku dalam kedua hukum tersebut. Asas-asas ini membantu untuk menentukan prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana dan hukum acara pidana.
1. Asas Kebebasan
Asas Kebebasan adalah asas yang memberikan hak bagi seseorang untuk menentukan pilihannya sendiri. Dalam hukum pidana, asas ini berarti bahwa seseorang hanya bisa dinyatakan bersalah jika dia secara sadar melakukan tindakan kejahatan tersebut. Sedangkan dalam hukum acara pidana, asas ini artinya seseorang harus bebas dari penangkapan atau penahanan yang tidak sah.
2. Asas Legalitas
Asas Legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa seseorang hanya bisa dipidana jika perbuatannya dinyatakan sebagai tindakan yang bersalah berdasarkan hukum yang berlaku. Artinya, bahwa hanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang dapat diproses sebagai tindak pidana. Selain itu, dalam hukum acara pidana, asas ini merupakan dasar untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap perkara pidana.
3. Asas Non Retrospektif
Asas Non Retrospektif adalah asas yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat diberlakukan secara surut. Artinya, hukum hanya berlaku mulai dari tanggal di mana undang-undang itu berlaku dan tidak berlaku untuk perbuatan yang telah dilakukan sebelum tanggal tersebut. Asas ini juga berlaku dalam hukum acara pidana. Jika terdapat perubahan dalam undang-undang atau peraturan terkait cara melakukan pemeriksaan atau penyidikan, perubahan tersebut hanya dapat diberlakukan untuk kasus yang terjadi setelah aturan tersebut berlaku.
4. Asas Pembuktian
Asas Pembuktian adalah asas yang menyatakan bahwa setiap tuduhan harus dibuktikan terlebih dahulu oleh jaksa atau pihak yang menuduh sebelum dianggap benar. Dalam hukum pidana, asas ini berarti bahwa jaksa harus membuktikan adanya tindakan kejahatan sebelum seseorang dapat dinyatakan bersalah. Dalam hukum acara pidana, asas ini membuat jaksa harus membuktikan adanya unsur-unsur yang terkait dengan kasus termasuk keberadaan bukti-bukti yang mendukung.
5. Asas Kesetaraan
Asas Kesetaraan menyatakan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama tanpa pandang bulu. Dalam hukum pidana, asas ini artinya bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum, apapun latar belakang mereka. Sementara dalam hukum acara pidana, asas Kesetaraan memastikan bahwa pihak yang dituntut dan jaksa harus diperlakukan sama di depan pengadilan.
Asas-asas di atas adalah beberapa prinsip dasar yang ada dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini saling terkait dan harus diterapkan bersama-sama untuk menjamin keadilan dalam memutuskan kasus. Melalui asas-asas ini, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan akurat dan adil.
Perbedaan proses penegakan hukum antara hukum pidana dan hukum acara pidana
Hukum pidana dan hukum acara pidana adalah dua hal yang berbeda namun saling terkait dalam sistem peradilan pidana. Hukum pidana mengatur tentang tindak pidana atau kejahatan, sementara hukum acara pidana mengatur prosedur pengadilan dan penyelesaian sengketa antara individu atau pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Berikut ini adalah perbedaan proses penegakan hukum antara hukum pidana dan hukum acara pidana:
1. Objek hukum yang diatur
Hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kejahatan. Objek hukum dalam hukum pidana adalah tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu. Di sisi lain, hukum acara pidana tidak mengatur tindakan kriminal atau kejahatan itu sendiri, melainkan prosedur pengadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan hak-hak individu dalam sistem peradilan pidana.
2. Proses penegakan hukum yang berbeda
Hukum pidana memiliki peran penting dalam menetapkan dan memberikan sanksi bagi pelaku tindakan kriminal. Pada tahap ini, hukum pidana akan menentukan apakah seseorang telah melakukan kejahatan dan jika iya, hukum pidana akan mengatur sanksi yang akan diberikan. Sedangkan proses pengadilan dalam hukum acara pidana berfokus pada kepatuhan pada aturan dalam pengadilan, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan privasi individu. Hukum acara pidana juga mengatur prosedur penyelidikan dan penyidikan, pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan.
3. Wewenang berbeda
Wewenang dalam hukum pidana meliputi polisi, jaksa, dan hakim untuk mengambil keputusan terhadap pelaku kejahatan. Di sisi lain, wewenang dalam hukum acara pidana meliputi penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, dan hakim. Wewenang ini juga meliputi pengadilan untuk menangani kasus pidana dan menerapkan hukum serta melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam kasus tersebut.
4. Sanksi dan denda yang berbeda
Perbedaan terakhir antara hukum pidana dan hukum acara pidana adalah jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Dalam hukum pidana, sanksi yang diberikan mungkin berupa denda, tahanan atau penjara, bahkan hukuman mati. Sementara itu, hukum acara pidana memberikan denda atau tuntutan pidana sebagai hasil dari tindakan kriminal, tetapi proses peradilan pidana lebih berfokus pada hak-hak individu dan hak asasi manusia dalam pengadilan.
Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pengaturan hukum pidana dan hukum acara pidana idealnya harus selalu diperbaharui. Dengan adanya pembaruan tersebut, peradilan pidana dapat beroperasi secara lebih efektif dan efisien, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta bersama-sama memberikan perlindungan terbaik kepada hak asasi manusia.
Terima Kasih Telah Membaca!
Nah, itu tadi perbedaan antara hukum pidana dan hukum acara pidana. Semoga penjelasan ini bisa membantu kamu untuk lebih memahami dunia hukum. Jangan lupa untuk selalu mematuhi peraturan dan tidak melakukan tindakan melawan hukum ya! Jika kamu tertarik untuk membaca artikel lainnya, jangan ragu untuk mampir di sini lagi. Terima kasih!
