Saat ini banyak orang yang merasa bingung dengan istilah PPh Pasal 4 ayat 2. Apakah kamu salah satunya? Tenang saja, PPh Pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh wajib pajak atas penghasilan dari penyelenggaraan usaha pertambangan. Namun, jika dibandingkan dengan pajak jenis lainnya, PPh Pasal 4 ayat 2 ini seringkali menjadi sorotan karena terbilang jauh lebih kompleks. Yuk kita cek apa saja penjelasan mengenai PPh Pasal 4 ayat 2 dan bagaimana cara membayar pajak secara benar.
Pengertian PPh Pasal 4 Ayat 2
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 adalah salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan dalam Negara Indonesia. Pajak yang ditujukan untuk menghitung besarnya penghasilan suatu perusahaan dan dipotong langsung sebagai pajak penghasilan bagi para karyawannya.
Jadi, PPh Pasal 4 Ayat 2 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan pada karyawan perusahaan dan dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak pajak sebagai wakil Negara. PPh Pasal 4 Ayat 2 juga dikenal sebagai salah satu jenis pajak penghasilan yang paling banyak dikenakan oleh pihak pajak di Indonesia.
Dalam PPh Pasal 4 Ayat 2, karyawan harus melaporkan penghasilan mereka kepada perusahaan tempat mereka bekerja. Setelah itu, perusahaan akan menghitung jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh karyawan tersebut dan langsung dipotong dari penghasilan tersebut.
Pajak yang dikenakan dalam PPh Pasal 4 Ayat 2 bervariasi, tergantung pada jumlah penghasilan karyawan dalam setiap periode pembayaran gaji. Pph Pasal 4 Ayat 2 sendiri dikenakan dengan tarif yang berbeda-beda setiap tahun, dan biasanya dirilis oleh pihak pajak dalam peraturan menteri keuangan (PMK).
Tujuan dari PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah untuk mengumpulkan dana Negara yang digunakan untuk berbagai kepentingan, seperti pembangunan infrastruktur, program kesehatan, dan pembiayaan sektor publik lainnya. Selain itu, pajak ini juga bermanfaat untuk menjaga kestabilan ekonomi Negara Indonesia.
Perusahaan wajib untuk membayar kewajiban PPh Pasal 4 Ayat 2 pada setiap bulannya dan melaporkan pajak penghasilan tersebut pada akhir setiap tahun agar terhindar dari sanksi administrasi, seperti penalti dan hukuman.
Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2
PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan karyawan yang berasal dari pemberi kerja dalam negeri maupun luar negeri. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah pembayaran berupa gaji, honor, tunjangan, uang lembur, bonus, dan lain sebagainya.
Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 dibagi menjadi dua bagian, yaitu tarif bagi karyawan yang terdaftar sebagai wajib pajak dan tarif bagi karyawan yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak.
Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 Bagi Karyawan yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak
Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 bagi karyawan yang terdaftar sebagai wajib pajak tergantung pada penghasilan bruto yang diterima dalam satu tahun. Di Indonesia, suatu karyawan dianggap sebagai wajib pajak apabila dia menerima penghasilan di bawah Rp 54 juta dalam setahun. Secara umum, tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 untuk karyawan terdaftar sebagai wajib pajak adalah sebagai berikut:
- 5% untuk penghasilan di bawah Rp 50 juta dalam setahun
- 15% untuk penghasilan di antara Rp 50 juta hingga Rp 250 juta dalam setahun
- 25% untuk penghasilan di atas Rp 250 juta dalam setahun
Karyawan terdaftar sebagai wajib pajak harus melaporkan penghasilannya setiap tahun dan membayar pajak yang terutang sesuai tarif yang berlaku. Pajak yang telah dibayar dapat digunakan sebagai kredit pajak untuk mengurangi pajak tahun berikutnya atau dapat diambil kembali dalam bentuk pengembalian pajak jika jumlah pajak yang dibayarkan melebihi kewajiban pajak yang seharusnya.
Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 Bagi Karyawan yang Tidak Terdaftar sebagai Wajib Pajak
Berbeda dengan karyawan terdaftar sebagai wajib pajak, tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 untuk karyawan tidak terdaftar sebagai wajib pajak adalah tarif final. Ini berarti bahwa tarif pajak yang dikenakan pada penghasilannya tidak dapat dihitung ulang sesuai dengan tarif normal yang berlaku untuk wajib pajak. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 bagi karyawan tidak terdaftar sebagai wajib pajak adalah sebagai berikut:
- 20% untuk penghasilan di bawah Rp 60 juta dalam setahun
- 30% untuk penghasilan di atas Rp 60 juta dalam setahun
Karyawan yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak tidak diharuskan untuk melaporkan penghasilannya atau membayar pajak setiap tahun. Sebagai gantinya, pajak terutang akan dipotong langsung oleh pemberi kerja dari penghasilan karyawan dan disetorkan ke negara.
Sebagai kesimpulan, PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan karyawan yang berasal dari pemberi kerja dalam negeri maupun luar negeri. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 bagi karyawan di Indonesia terbagi menjadi tarif bagi karyawan yang terdaftar sebagai wajib pajak dan tarif bagi karyawan yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Tarif tersebut akan berbeda tergantung pada penghasilan bruto karyawan dalam satu tahun.
Objek PPh Pasal 4 Ayat 2
PPh Pasal 4 Ayat 2 atau Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan seperti rumah, apartemen, ruko, rukan, dan sebagainya. Pengalihan hak tersebut bisa terjadi karena penjualan, pembelian, hadiah, warisan, hibah, sita jaminan hutang, peralihan hak atas tanah/bangunan yang menjadi aset dalam rangka akuisisi atau merger, dan sebagainya.
Harga Perolehan Objek PPh Pasal 4 Ayat 2
Harga perolehan objek PPh Pasal 4 Ayat 2 dapat dihitung dari:
- Harga pokok pembelian/pengalihan (nilai jual atau nilai wajar) ditambah biaya-biaya yang harus dikeluarkan, seperti biaya notaris, pajak, dan sebagainya.
- Harga perolehan bangunan yang dibangun sendiri (RAB – Rencana Anggaran Biaya) ditambah biaya-biaya yang harus dikeluarkan.
Jika tidak ada harga perolehan, seperti tanah/bangunan yang diperoleh melalui hadiah, warisan, hibah, atau peralihan hak atas tanah/bangunan yang menjadi aset dalam rangka akuisisi atau merger, maka digunakan nilai jual atau nilai wajar saat pengalihan hak atas tanah/bangunan tersebut.
Nilai Jual Objek PPh Pasal 4 Ayat 2
Nilai jual objek PPh Pasal 4 Ayat 2 merupakan harga penyertaan dalam transaksi jual-beli atau nilai pasar saat pengalihan hak atas tanah/bangunan tersebut. Penentuan nilai jual dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Melalui sistem informasi pasar properti yang ada. Sistem informasi tersebut tersedia di beberapa website, properti dealer, konsultan properti, atau appraiser.
- Menggunakan nilai jual yang tercantum dalam surat pernyataan/hasil penilaian dari appraiser yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
Jika nilai jual belum dapat ditentukan dengan cara di atas, maka penetapan nilai jual objek PPh Pasal 4 Ayat 2 dilakukan berdasarkan asumsi pembandingan dengan objek serupa yang berada di lokasi sekitar.
Cara Hitung dan Membayar PPh Pasal 4 Ayat 2
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (PPh Pasal 4 Ayat 2) adalah pajak untuk penghasilan dari investasi seperti bunga bank, dividen, royalty, dan hadiah undian. PPh Pasal 4 Ayat 2 harus dilaporkan dan dibayar secara teratur oleh WP. Bagi WP yang masih bingung tentang cara menghitung dan membayar PPh Pasal 4 Ayat 2, maka artikel berikut akan menjelaskan secara rinci.
1. Hitung Besarnya PPh Pasal 4 Ayat 2
Dalam perhitungan besar PPh Pasal 4 Ayat 2, terlebih dahulu harus diketahui penghasilan bruto dari investasi. Penghasilan bruto adalah jumlah total pendapatan yang diterima dari investasi sebelum dikurangi biaya-biaya lainnya seperti biaya admin, pajak, dan sebagainya.
Setelah diketahui penghasilan bruto, maka perlu diketahui pula besarnya biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto tersebut. Biaya yang dapat dikurangi adalah biaya bunga (untuk bunga bank), biaya royalti (untuk hak cipta), dan biaya undian (untuk hadiah undian). Namun, untuk dividen, tidak ada biaya yang dapat dikurangi.
Setelah diketahui besarnya penghasilan bruto dan biaya yang dapat dikurangi, maka dapat diketahui besarnya penghasilan neto. Besarnya penghasilan neto ini nantinya yang akan digunakan dalam perhitungan besar PPh Pasal 4 Ayat 2. Nilai PPh Pasal 4 Ayat 2 sebesar 10 persen dari penghasilan neto menjadi besar PPh Pasal 4 Ayat 2 yang harus dibayar.
2. Membayar PPh Pasal 4 Ayat 2
Setelah diketahui besar pajak yang harus dibayar, selanjutnya WP harus membayar pajak tersebut. Ada beberapa cara untuk membayar PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu:
a. Membayar secara mandiri melalui sistem pembayaran pajak online maupun offline. WP dapat membayar pajak secara mandiri melalui e-banking atau ATM bank yang terhubung dengan sistem pembayaran pajak. Selain itu, WP juga dapat membayar pajak secara offline melalui kantor pos atau agen pembayaran pajak resmi lainnya.
b. Membayar melalui sistem pemotongan oleh pihak ketiga. Ada beberapa institusi keuangan seperti bank, asuransi, atau perusahaan yang melakukan pemotongan pajak langsung dari pendapatan penghasilan WP. WP tidak perlu lagi membayar pajak secara mandiri karena sudah dipotong oleh instansi tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam melakukan pembayaran pajak, WP harus memperhatikan waktu yang tepat dalam membayar pajak. PPh Pasal 4 Ayat 2 memiliki jangka waktu pembayaran pajak yang sama dengan PPh Pasal 21 yaitu maksimal tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah penghasilan investasi diterima oleh WP.
Demikianlah penjelasan singkat tentang cara menghitung dan membayar PPh Pasal 4 Ayat 2. Wajib Pajak harus memahami dengan baik kewajiban membayar PPh Pasal 4 Ayat 2 agar tidak terkena sanksi atau denda yang berlaku. Tunjukkan ketaatanmu sebagai Wajib Pajak yang baik agar kamu terhindar dari masalah di kemudian hari.
Terima Kasih, Sampai Jumpa Kembali!
Itu dia penjelasan tentang PPH Pasal 4 Ayat 2 yang mungkin masih menjadi pertanyaan bagi sebagian orang. Semoga artikel ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang apa itu PPH Pasal 4 Ayat 2 dan bagaimana pengaplikasiannya. Jangan sungkan untuk kembali ke situs ini untuk membaca artikel menarik lainnya. Terima kasih telah membaca dan sampai jumpa kembali!
